HUDA Aceh Barat: Hari Kemerdekaan, Momentum Ulama Bersatu untuk Aceh yang Lebih Baik

Meulaboh, 17 Agustus 2024  – Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Wakil Ketua HUDA Aceh Barat yang juga Ketua STAI Darul Hikmah, Dr. Tgk. Rahmat Saputra, menyerukan pentingnya persatuan di kalangan ulama Aceh. Seruan ini disampaikan secara langsung di kantor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Hikmah Aceh Barat, Sabtu (17/8/2024). Dr. Rahmat menekankan bahwa momen ini merupakan waktu yang tepat bagi seluruh ulama di Aceh untuk menyatukan kekuatan guna menghadapi tantangan politik ke depan, khususnya dalam Pilgub Aceh 2024.

Dr. Rahmat dengan penuh semangat menyatakan bahwa momen kemerdekaan ini harus dijadikan tonggak penting bagi ulama Aceh untuk bersatu dan mengambil peran lebih besar dalam kancah politik. “Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semua warga Aceh pasti mencintai ulama dan tidak akan pernah meninggalkan ulama dalam perjuangan besar ini,” ujarnya, menggugah kesadaran akan pentingnya peran ulama dalam membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik.

Dalam pesan yang beredar luas melalui WhatsApp, Dr. Rahmat menggarisbawahi bahwa persatuan ulama bukan hanya penting untuk menjaga kesatuan umat, tetapi juga untuk menghadirkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dalam pemerintahan Aceh. Aceh, yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah,” memiliki sejarah panjang dalam menyatukan peran agama dan pemerintahan. Pengaruh ulama di Aceh tidak hanya kuat dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam politik. Hal ini tercermin dari dukungan besar yang diberikan masyarakat Aceh pada Pemilu Presiden lalu, di mana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang mengusung pesan religius, memperoleh mayoritas suara di provinsi Aceh.

Melihat besarnya dukungan masyarakat Aceh yang bisa diraih oleh Ulama, Dr. Rahmat mengajak ulama untuk lebih berani tampil di depan panggung politik. Menurutnya, mengusung calon gubernur atau wakil gubernur dari kalangan ulama bukan sekadar langkah politik, melainkan upaya untuk menjaga dan memperkuat identitas keislaman Aceh yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad.

Pilgub Aceh 2024 adalah kesempatan emas bagi masyarakat Aceh untuk memilih Ulama sebagai pemimpinnya. Kehadiran seorang ulama di pucuk pimpinan, baik sebagai gubernur ataupun wakil gubernur dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan Aceh yang semakin kompleks.

Contoh nyata dari kekuatan suara masyarakat Aceh dalam memilih pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai Islam terlihat jelas pada Pemilu Presiden yang lalu. Dukungan besar yang diberikan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan lebih dari 73% suara di Aceh, menegaskan bahwa masyarakat Aceh siap memberikan mandat kepada pemimpin yang didukung oleh ulama.

Dalam perkembangan politik di Aceh baru-baru ini, keputusan Muzakir Manaf alias Mualem untuk memilih Ketua Gerindra Aceh sebagai pendampingnya dalam pemilihan gubernur menimbulkan reaksi di kalangan ulama. Meski telah ada seruan dari seribuan ulama dan cendekiawan yang menginginkan Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab, atau yang akrab disapa Tu Sop, sebagai calon wakil gubernur, namun keputusan akhir belum mencerminkan keinginan tersebut. Banyak ulama yang kecewa dengan keputusan tersebut.

Dr. Rahmat menekankan bahwa ulama memiliki etika yang tinggi dalam berpolitik dan tidak berambisi mengejar kekuasaan. Sebaliknya, dukungan umatlah yang mendorong mereka untuk maju. Menurutnya, masyarakat Aceh yang mencintai ulama siap memberikan segala bentuk dukungan, baik dari segi finansial, logistik, maupun suara, demi memastikan ulama memimpin Aceh menuju masa depan yang lebih baik.

Seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, dukungan kepada Tu Sop mengalir dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari Ulama, santri, akademisi, tokoh berpengaruh, elemen sipil, aliansi Gen Z, hingga komunitas milenial dan diaspora Aceh di Malaysia. Salah satu akademisi, Syahwaludin, MA, yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Aceh Barat, menuturkan, “Tu Sop adalah figur ulama yang mampu menyatukan semua golongan. Dengan wawasan keagamaannya yang mendalam dan pemahamannya yang luas tentang sosial dan politik, Tu Sop adalah sosok yang tepat untuk membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik.”

Dari sisi masyarakat, seorang pemuda asal Nagan Raya, Said Munawir, yang aktif di komunitas pemuda, mengungkapkan, “Kami melihat Tu Sop sebagai pemimpin yang bisa memahami kebutuhan kami, beliau peduli kepada pemuda, berusaha mencari solusi terhadap persoalan pemuda, dan tidak segan untuk berdiskusi bersama kami mencari solusi. Kami siap mendukungnya dengan segala daya.”

Tak hanya itu, dukungan juga mengalir dari kalangan diaspora Aceh di Malaysia. Salah satu tokoh diaspora, Tgk Bukhari, menyatakan Tu Sop adalah ulama kharismatik yang selalu menjadi panutan dan hadir dalam setiap kepentingan umat. Kehadiran Tu Sop sebagai solusi untuk mengatasi masalah di tengah masyarakat.

Mengakhiri pernyataannya, Dr Rahmat mengatakan inilah saatnya bagi masyarakat Aceh untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mencintai ulama dengan kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Dengan memilih ulama sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dalam Pilgub Aceh 2024, kita tidak hanya memilih seseorang yang mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga seseorang yang mampu menjalankan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

“Ini adalah saat yang tepat bagi ulama Aceh untuk bersatu. Inilah momentum untuk membangun koalisi yang kuat dan berani mengusung ulama sebagai calon gubernur atau wakil gubernur Aceh,” kata Dr. Rahmat mengakhiri pernyataannya, sembari mengungkapkan harapannya bahwa dukungan yang terus mengalir akan semakin memperkuat posisi ulama dalam percaturan politik Aceh di masa mendatang.

Tegaskan Independen, Seluruh Biaya Muzakarah Ulama Ditanggung oleh Majelis Syura HUDA & Masyarakat.

Tegaskan Independen, Seluruh Biaya Muzakarah Ulama Ditanggung oleh Majelis Syura HUDA & Masyarakat.

Muzakarah Ulama Ke II PW HUDA Aceh Barat telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria pemimpin menurut Islam serta menghindari politik uang. Ketua panitia, Tgk Syahwaludin, MA menegaskan bahwa acara ini independen dan seluruh biaya Muzakarah Ulama ditanggung oleh Majelis Syura HUDA Aceh Barat & masyarakat sekitar Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawwarah, Desa Marek, Kec. Kaway XVI. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Muzakarah di Dayah pada Minggu pagi, 14 Januari 2024.  

“Demi menjaga independensi, atas inisiatif majelis syura HUDA Aceh Barat, seluruh biaya Muzakarah Ulama ditanggung oleh majelis syura, walaupun ada beberapa yang menawarkan,” jelasnya.

Wakil Ketua II STAI Darul Hikmah ini juga menyampaikan 3 tujuan diadakannya Muzakarah Ulama, yaitu; Pertama, ikhtiar para Ulama Aceh Barat dalam menjalankan perintah Allah untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar. Kedua, sebagai ikhtiar para Ulama Aceh Barat untuk ikut terlibat aktif dalam menciptakan Pemilu yang damai, jujur dan adil. Ketiga, sebagai ikhtiar para Ulama Aceh Barat dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada umat tentang halal dan haram dalam politik.

Acara yang dibuka secara langsung oleh Pj Bupati Aceh Barat ini menghadirkan 3 pemateri utama. Pertama,  Tgk. H. M. Yusuf A Wahab, Ketua PB Himpunan Ulama Dayah Aceh, Kedua, Tgk. H. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh & Ketua PWNU Aceh, Dan ketiga Tgk. H Yazid Al-Yusufi, Ulama Terkemuka dari Barat Selatan Aceh.  

Dalam kesimpulan muzakarah yang dibacakan oleh Dr. Tgk. Rahmat Saputra, para Ulama sepakat berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum menurut Perspektif Islam menetapkan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah; beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani dan rohani serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan ummat.

Wakil Ketua HUDA Aceh Barat ini juga mengatakan Ulama telah sepakat bahwa politik uang dan/atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya haram sesuai dengan fatwa MPU Aceh. Pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang menerima.

“Politik uang telah dilarang oleh aturan Negara dan haram hukumnya dalam Agama, baik yang memberi maupun yang menerima. Karena itu kami mengajak kepada semua warga Negara republik Indonesia, khususnya di Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang,” kata Tgk Rahmat membacakan kesimpulan Muzakarah.

Muzakarah Ulama ini juga menghasilkan 7 rekomendasi yaitu:

1. Meminta kepada Bupati Aceh Barat menginstruksikan kepada para camat dan keuchik untuk mensosialisasikan secara masif fatwa keharaman & larangan politik uang dengan memasang baliho di setiap dusun, masjid dan tempat keramaian dengan menyertakan pesan-pesan Agama yang menekankan nilai-nilai taqwa dan integritas dalam proses pemilihan.

2. Meminta kepada pemerintah Aceh Barat untuk lebih aktif bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat, dan organisasi atau lembaga keagamaan lainnya guna mengintensifkan upaya sosialisasi fatwa keharaman politik uang. 

3. Meminta kepada Pemerintah Aceh Barat dan Penyelenggara Pemilu untuk melindungi saksi yang melaporkan tindak pidana politik uang, sehingga dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam berbicara dan memberikan informasi.

4. Meminta penyelenggara pemilu di Aceh Barat untuk lebih serius mensosialisasikan Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang keharaman politik uang dan larangan politik uang yang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

5. Menghimbau kepada para Teungku & Da’i di Aceh Barat untuk memanfaatkan mimbar-mimbar Jum’at, majelis taklim, pengajian & ceramah agama untuk menyampaikan pesan anti-politik uang secara terus menerus dan mensosialisasikan larangan politik uang & fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang keharaman politik uang.

6. Mendorong seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk secara terus menerus mensosialisasikan fatwa keharaman & larangan politik uang.

7. Meminta kepada semua masyarakat Aceh Barat yang menjunjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang sesuai dengan aturan Negara dan hukum Agama.

Ketua: Wisuda STAI Darul Hikmah Momentum untuk Mengintegrasikan Pendidikan Dayah & Perguruan Tinggi

Ketua: Wisuda STAI Darul Hikmah Momentum untuk Mengintegrasikan Pendidikan Dayah & Perguruan Tinggi

Meulaboh – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Darul Hikmah Aceh Barat, Sabtu (4/3/2023) melaksanakan rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1 yang berlangsung di Aula Bappeda Meulaboh.

Dalam wisuda yang berlangsung itu, selain dari pihak STAI Darul Hikmah juga ikut dihadiri oleh Wakil dan Sekretaris Kopertais Wilayah V Aceh, Pj. Bupati Aceh Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat yang diwakili oleh Kabag Log, dan sejumlah tamu undangan lainnya di Aceh.

Wakil Ketua 1 Najamul Wathan selaku ketua panitia mengatakan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan wisuda ini sebanyak 38 orang yang berasal dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) dan program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA).

Ketua STAI Darul Hikmah Tgk Rahmat Saputra dalam sambutannya mengatakan STAI Darul Hikmah yang dirintis sejah tahun 2000 oleh Abu H. Saidi Anshari dan memperoleh izin pendirian pada tahun 2012 memiliki cita-cita mulia untuk mengintegrasikan pendidikan dayah & perguruan tinggi.

“Kita tidak ingin lagi ada anggapan ini orang dayah, itu orang kampus. Kita perlu bekerjasama untuk memperjuangkan syariát Islam dan kesejahteraan rakyat Aceh. Syariát Islam dapat berdiri tegak di Aceh kalau kita bisa saling berkolaborasi. Aceh pasti akan lebih baik kalau kita mampu mengoptimalkan semua sumber daya dengan cara saling bersinergi,” katanya.

Pendiri Dayah RUMI tersebut juga berpesan kepada seluruh lulusan STAI Darul Hikmah agar terus belajar dan mengajar, serta menguasai teknologi terkini dalam bidang pendidikan.

“Kami tidak ingin mahasiswa & lulusan STAI Darul Hikmah gaptek! Semua harus paham teknologi. Sekarang ada teknologi artificial intelligence untuk pendidikan. Machine learning, mesin yang terus belajar & terus dikembangkan dengan teknologi kecerdasan buatan. Coba buka ChatGPT, daftar di ai.com, kemudian tanya ilmu apapun disitu dia pasti bisa menjawab. Sekarang, sebagian pekerjaan telah tergantikan oleh mesin. Beruntunglah para sarjana pendidikan STAI Darul Hikmah yang perannya tidak akan pernah tergantikan oleh mesin selama mau untuk terus belajar,” jelas alumni Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia itu.

Sementara itu Pj. Bupati Aceh Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Nyak Na, SE, M.Ec Dev mengapresiasi langkah strategis STAI Darul Hikmah Aceh Barat yang terus berupaya mengembangkan pendidikan tinggi guna melahirkan lulusan-lulusan baru dengan SDM yang unggul dan kompeten.

1 Abad Nahdlatul Ulama, IKA-PMII Aceh Barat Gelar Pengajian Kebangsaan

1 Abad Nahdlatul Ulama, IKA-PMII Aceh Barat Gelar Pengajian Kebangsaan
Ketua Panitia 1 Abad NU bersama dengan Ketua PC IKA-PMII Aceh Barat dan Pengurus PBNU

Meulaboh, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Aceh Barat bekerjasama dengan PCNU Aceh Barat menggelar pengajian kebangsaan sebagai salah satu rangkaian acara peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama di Aceh Barat.

Ketua Panitia 1 Abad NU, Dr. Tgk. Rahmat Saputra menjelaskan acara tersebut diadakan di Aula Bappeda hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023.

“Ada 4 narasumber utama yang akan mengisi acara tersebut. Pertama Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh yang juga Ketua MPU Aceh Abu Faisal Ali, kedua Ketua IKA-PMII Aceh yang merupakan Kakankemenag Abdya Dr. H. Salman Al-Farisi, ketiga Syuriah PCNU Aceh Barat Tgk. Cut Usman Al-Razali dan keempat Kapolres Aceh Barat AKBP Pandji Santoso S.I.K, M.Si,” jelas Tgk Rahmat, Ketua STAI Darul Hikmah pada Sabtu, (4/2/2023) .

Sebagaimana diketahui, jutaan warga nahdliyin dari berbagai pelosok negeri akan memperingati 1 Abad NU yang puncaknya dilaksanakan di Gelora Delta Sidoarjo pada tanggal 7 Febuari. Nahdlatul Ulama yang dalam bahasa Indonesia bermakna Kebangkitan Para Ulama genap genap 100 tahun berdasarkan perhitungan hijriah.

Wakil Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat itu mengatakan seminar & pengajian kebangsaan merupakan salah satu dari tiga rangkaian peringatan 1 Abad NU di Aceh Barat. Selain pengajian kebangsaan, juga diadakan ziarah ke makam para ulama dan pejuang kemerdekaan, serta Istighotsah Akbar pada tanggal 7 di Dayah Darul Hikmah Islamiyah Peunaga Rayeuk.

“Kita ingin mendapatkan barokahnya Ulama, karena itu sesuai dengan arahan Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf saat kami berkoordinasi dengan beliau di Jakarta, acara istighotsah akbar, zikir & do’a bersama akan diselenggarakan secara hybrid, offline & online yang terkoneksi langsung dengan acara puncak di Sidoarjo yang dihadiri oleh ribuan Ulama dari seluruh dunia,” imbuhnya.

Tgk. Rahmat mengatakan ada alasan khusus kenapa istighotsah akbar diadakan di Dayah Darul Hikmah Islamiyah Peunaga Rayeuk Aceh Barat.

“Dahulu ada santri KHR. As’ad Syamsul Arifin, pahlawan nasional yang merupakan mediator berdirinya NU hijrah ke Meulaboh dan mengajar hingga menjadi guru besar di Dayah Darul Hikmah, nama beliau Kiai Muzakki berasal dari Jember Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai Kiai yang istiqomah dan memiliki ilmu yang dalam. Saat beliau wafat, jasadnya tidak dibawa pulang kekampung halaman, namun dikebumikan dikomplek Dayah Darul Hikmah. Maka semua santri Dayah Darul Hikmah pada masa itu telah mengenal Kiai As’ad dan NU karena beliau membawa serta photo-photo Kiai As’ad ke Dayah Darul Hikmah,” terangnya.

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam (IKA-PMII) Aceh Barat Dr. Erizar mendukung sepenuhnya program Nahdlatul Ulama dalam rangkaian peringatan 1 Abad NU.

“Kita sebagai salah satu Banom NU di daerah yang merupakan bentuk perpanjangan tangan dari pusat dan wilayah, tentu akan mendukung penuh berbagai program yang bermanfaat. Kami berharap NU di Barsela Aceh semakin eksis berkhidmat untuk umat. NU yang didirikan oleh para Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Karena itu kita perlu senantiasa bahu membahu bekerjasama dengan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat”, ujarnya.

Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi: Banyak di Masjid Kantor

Jakarta, – Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah membuat regulasi untuk melarang penyebaran paham wahabi melalui majelis taklim, media online maupun media sosial di Indonesia.
Hal itu merupakan salah satu poin hasil rekomendasi eksternal dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah PBNU yang digelar di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Oktober 2022.

“Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada pemerintah (dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag) untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah,” bunyi rekomendasi tersebut dikutip di laman resmi LD PBNU, Kamis (27/10).

LD PBNU melihat kelompok yang mengikuti paham wahabi kerap menuding bidah hingga mengkafirkan tradisi keagamaan yang dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia. Walhasil, masyarakat Islam di akar rumput kerap terjadi perdebatan.

Tak hanya itu, LD PBNU juga menilai paham wahabi itu ditengarai sebagai embrio munculnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

“Jika hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan terjadi gesekan sosial, saling fitnah yang berakibat pada perpecahan, konflik sosial, munculnya kelompok yang menolak Pancasila dan NKRI, serta potensi kekerasan dan terorisme,” bunyi rekomendasi tersebut.

Selain itu, LD PBNU juga memandang masih banyak kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran diampu oleh penceramah berpaham wahabi-salafi. Paham ini, kata mereka, justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama.

Karenanya, LD PBNU merekomendasikan kepada Kementerian dan lembaga negara, Direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan LD PBNU menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut.

“Lembaga Dakwah PBNU siap mendelegasikan para ustadz, dai, dan mubaligh yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah PBNU untuk menyampaikan materi kajian, tausiyah, ceramah, dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sesuai kualifikasi, kapasitas dan kepakarannya,” bunyi salah satu rekomendasi eksternal itu.

Diketahui, pelbagai kalangan belakangan ini sempat menyoroti eksistensi paham wahabi di Indonesia.

Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menilai paham wahabi dan salafi tidak cocok dengan ajaran Islam yang ada di Indonesia.

Menurutnya, dua paham itu lebih cocok jika berkembang di luar Indonesia atau daerah asalnya.

“Dibangun dengan wahabi salafi, enggak cocok di kita [Indonesia],” kata Mahfud dalam acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, Kamis (21/4).

“Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal dan tempatnya,” kata dia.

Selain Mahfud, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj juga sempat menilai ajaran wahabi merupakan pintu masuk terorisme di Indonesia.

Said mengakui wahabi memang tidak mengajarkan terorisme dan kekerasan. Namun, paham itu selalu menganggap orang yang berbeda pandangan sebagai kafir meski sesama muslim.

“Kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan, menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya yang dihadapi, pintu masuknya yang harus kita habisin, apa? Wahabi! Ajaran Wahabi itu pintu masuknya terorisme,” kata Said dalam sebuah seminar virtual yang digelar 30 Maret 2021 lalu

Sumber: CNN Indonesia

Bentengi Aqidah Umat, HUDA Aceh Barat Bentuk Pengurus Kecamatan

Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat Senin, 22 Agustus 2022 melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) dalam rangka membentuk Pengurus Cabang HUDA Kecamatan Meureubo yang perdana.

Musyawarah Cabang ini terlaksana dengan baik diawali dengan penyerahan mandat pembentukan pengurus kecamatan Meureubo oleh Pengurus Wilayah HUDA Aceh Barat Kepada Tgk. Samsul Kamal, Tgk. Maulana Roza Fikri dan Tgk. Salihin Hus

Musyawarah yang dilaksanakan di Dayah Darul Hikam Desa Ujong Drien tersebut berhasil membentuk Pengurus Cabang HUDA Kecamatan Meureubo perdana. Terpilih sebagai ketua Majlis Syuyukh Abu H. Saidi Ansari, Ketua Majlis Syura Abati Abdurrahman, Pengurus Tanfidhiah Tgk. Samsul Kamal sebagai Ketua Umum, Tgk. Ridwan sebagai Sekretaris Umum dan Tgk. Yusdarman, M.Ag sebagai Bendahara Umum.

Pembentukan pengurus Kecamatan ini merupakan amanah AD/ART HUDA sekaligus merupakan instruksi pengurus PB HUDA untuk mempererat silaturrahmi dan persatuan Ulama Dayah dalam rangka dakwah membentengi Aqidah umat. Kata Abu Abdurrahman Lc. Ketua PW HUDA Aceh Barat yang juga sering disebut dengan Abu Yamani.

Oleh karena itu, diharapkan kepada pengurus Cabang HUDA Kec. Meureubo yang telah terpilih agar dapat menjalin silaturrahmi yang baik dan insten dengan Dayah-dayah, lembaga pendidikan dan seluruh stakeholder di kecamatan dalam rangka memperkokoh dan membentengi aqidah umat dari faham-faham yang bertentangan dengan Aqidah Ahlussunnah wal jama’ah. Kata Abu Yamani

Hadir dalam musyawarah Cabang perdana ini Perwakilan Pengurus Wilayah; Abu Yamani Ketua Umum, Gus Rahmat Saputra PhD selaku Wakil Ketua Umum dan Abi Mawardi selaku Bendahara Umum, Para Pimpinan Dayah, Perwakilan Tengku dan tokoh2 Agama dalam lingkup Kecamatan Meureubo.

Sebelumnya, PW HUDA Aceh Barat Juga telah berhasil membentuk Kepengurusan Kecamatan  Woyla Induk, sebagai Dewan Syuyukh Ketua : Aba Yunus Taha, Dewan syura Ketua: Abu Arman Padang Jawa. Majlis Tanfidhi sebagai ketuabAbu Indra dmk, seketaris Tgk Murad klb dan bendahara Abu Sofyan Alaidin Qasim.kata Tgk. Syahwaludin, MA selaku Sekretaris Umum PW HUDA Aceh Barat

Juga Pengurus Cabang Kecamatan Arongan Lambalek Ketua Majlis Syuyukh Abu Abdul Hadi Aukas, Ketua Dewa  Syura Tgk. Madli, Ketua Majlis Tanfidh Abu Tarmizi, Sekretaris Tanfidh Tgk. Martunis dan Bendahara Tanfidh Tgk. M. Nasir. Lanjutnya.

Maka, diharapkan hingga akhir 2023 nanti, Pengurus Cabang HUDA di  seluruh kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat telah terbentuk sehingga silaturrahmi dan persatuan Ulama Dayah Aceh Barat  pada Khususnya dan umat Islam pada umumnya akan semakin kokoh dan Aqidah umat terjaga.

Media Cyber Dakwah Kerjasama dengan PW-HUDA Aceh Barat Luncurkan Kanal Khusus Dayah

Meulaboh – Memperingati hari santri yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober, Media Cyber Dakwah meluncurkan kanal khusus Dayah yang diharapkan menjadi pusat pemberitaaan berbagai kegiatan Dayah-dayah di Aceh.

Launching ini dilakukan pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 di Dayah RUMI (Raudhatul Ulum Munirul Islam) Gampong Lapang, Ujong Beurasok, Aceh Barat. Kanal khusus Dayah ini berhasil diluncurkan berkat kerjasama Media Cyber Dakwah, PW-HUDA Aceh Barat, Dayah RUMI, Platform Bantu Saudara, dan STAI Darul Hikmah.

Dalam keterangan resminya, pendiri Media Cyber Dakwah Tgk. Rahmat Saputra mengatakan tujuan diluncurkannya kanal khusus Dayah ini agar semakin banyak informasi, pemberitaan atau syi’ar Dayah yang sampai kepada masyarakat.

“Melalui kanal khusus Dayah ini diharapkan semakin banyak kegiatan atau acara di Dayah yang terekspos keluar, semakin banyak kajian-kajian yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Inilah yang akan menjadi amal jariyah digital. Kami berharap upaya ini mendapatkan sambutan positif dikalangan Dayah-dayah di Aceh, khususnya Aceh Barat, tempat lahirnya Media Cyber Dakwah 10 tahun yang lalu,” jelasnya.

Wakil ketua HUDA Aceh Barat ini juga mengatakan prioritas utamanya adalah menfasilitasi santri dan teungku untuk menulis. Apalagi HUDA Aceh Barat juga telah lama memiliki website sendiri dialamat hudaacehbarat.or.id

“Alhamdulillah kita juga didukung oleh akademisi STAI Darul Hikmah Aceh Barat yang siap membantu para santri dan teungku untuk menulis. Baik menulis berita, artikel, opini, nasihat, kajian Islam, khutbah jum’at, dan lain-lain. Semoga setiap Dayah minimal ada 1 orang yang bisa menulis untuk diterbitkan di Media Cyber Dakwah dan Website HUDA Aceh Barat,” tambah pengurus Persaudaraan Profesional Muslim (PPM) Aswaja

Dengan kehadiran kanal Dayah ini, ia juga berharap dukungan & kerjasama dari berbagai pihak, terutama pemerintah kabupaten Aceh Barat untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan Dayah untuk berdakwah melalui media online.

Sumber: Cyber Dakwah

Ketua HUDA Aceh Barat: Muzakarah Ulama Bertujuan Mengokohkan Aqidah Umat

Muzakarah Ulama Dayah Se-Pantai Barat Selatan Aceh akan dipusatkan di Sekretariat HUDA Aceh Barat, yaitu di Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawarah, Desa Marek, Kaway XVI. Hal ini dijelaskan oleh Ketua HUDA Aceh Barat, Tgk. H. Abdurrahman, Lc pada Sabtu, 12/3/2022.

“Muzakarah ini akan dilaksanakan pada hari rabu, 16 Maret 2022. Mulai dari jam 9 pagi dengan membahas 8 materi, yang akan disampaikan oleh 8 Ulama Dayah yang berdomisili di pantai Barsela. Muzakarah ini juga akan dihadiri oleh seluruh pimpinan Dayah dan Imam Gampong yang ada di dalam kabupaten Aceh Barat,” jelasnya.

Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawarah ini juga berharap kepada seluruh masyarakat Barsela agar dapat menghadiri acara muzakarah ulama yang diadakan oleh HUDA Aceh Barat untuk menyimak berbagai pembahasan yang disampaikan oleh pemateri dalam muzakarah ini.

“Semoga kita semua umat Islam, khususnya yang ada di Pantai Barat Selatan Aceh, dan umumnya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia terhindar dari paham-paham yang menyimpang yang telah masuk ke Indonesia. Kami berharap, melalui muzakarah ini dapat meluruskan paham-paham yang salah itu menuju kepaham yang beri’tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Asy’ariyah wal Maturidiyah dan bermazhab Imam Syafi’i,” tambahnya.

Sebelumnya dijelaskan, latar belakang diadakannya Muzakarah Ulama Dayah karena semakin beragamnya masalah yang dihadapi masyarakat Barat Selatan Aceh akhir-akhir ini, seperti munculnya pemahaman Agama yang meresahkan dan berkembangnya aliran-aliran yang menyimpang.

Adapun 8 materi yang akan dibahas yaitu:

  1. Ciri-ciri dan kesesatan aliran Wahabi dan Syiah. Dengan pemateri: Waled Harmen Nuriqmar, Pimpinan Dayah Buket Eqra’ Al Haramen.
  2. Larangan berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Dengan pemateri: Abu H. Mahmuddin Usman, Pimpinan Dayah Serambi Aceh dan Anggota MPU Aceh
  3. Tata cara membayar zakat tambang. Dengan pemateri: Abu H. M. Dahlan
  4. Mengambil manfaat pada tanah gala. Dengan pemateri: Abu H. Walidi Faisal
  5. Mengeluarkan zakat padi yang dipotong dengan mesin. Dengan pemateri: Abon H. Arifin Mahmud
  6. Hukum mawah dalam pandangan fiqih syafi’iyah. Dengan pemateri: Abon H. Abu Yazid Al-Yusufi
  7. Hukum mendirikan jum’at di tiap-tiap kampung. Dengan pemateri: Abu H. Qharuddin Kombih
  8. Hukum menikah wali fasiq. Dengan pemateri: Abu H. Abdurrani Adian

HUDA Aceh Barat Gelar Muzakarah Ulama Barsela

Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat akan melaksanakan kegiatan Muzakarah Ulama Se-Pantai Barat Selatan Aceh pada tanggal 15-16 Maret 2022, bertempat di Komplek Pondok Pesanten Madinatuddiniyah Al-Munawarah Gampong Marek Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat.

Latar belakang diadakannya muzakarah ini karena semakin beragamnya problematika yang dihadapi masyarakat Aceh, khususnya di Pantai Barat Selatan Aceh akhir-akhir ini. Pengaruh dari arus globalisasi menjadikan sebagian umat Islam semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki, sehingga muncul paham-paham yang meresahkan masyarakat dan berkembangnya aliran-aliran menyimpang. Permasalahan ini telah menyebabkan perselisihan pendapat yang tidak berkesudahan ditengah-tengah umat.

Tgk. Giyanto, M.Kes, sekretaris panitia muzakarah dalam keterangannya pada 19/02/2022 mengatakan Ulama sebagai pewaris Nabi memegang peranan yang sangat penting dalam meluruskan pemahaman dan nilai-nilai agama Islam secara benar agar masyarakat mampu menjalani agamanya secara baik.

“Berangkat dari latar belakang itu, kami mengambil tema muzakarah “Mengokohkan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy’ariyah Maturidiyah” yang insyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2022 di Dayah Madinatuddiniyah Al-Munawarah”, katanya.

Para Ulama kharismatik Aceh akan menjadi pemateri utama dalam kegiatan muzakarah dengan beberapa tema pembahasan. Diantaranya adalah kaifiyat memberikan zakat tambang, masalah zakat tanaman padi yang dipotong dengan mesin, hukum pemanfaatan tanah yang digadaikan, hukum mawah, ta’addut jum’at, larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, ciri-ciri paham wahabi dan syi’ah di Indonesia

Peserta yang akan hadir pada kegiatan muzakarah mewakili dari 8 Kabupaten/Kota se Pantai barat selatan Aceh, yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Singkil.

Penanggung jawab muzakarah Ulama ini Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Aceh Barat Tgk.H.Abdurrahman Amin, LC. Penasehat Abu H. Mahmuddin Usman, Pengarah Abu H. Mustafa Habli, LC. Menjabat sebagai ketua panitia, Tgk. Muhammad Amin dan sekretaris, Tgk. Giyanto, M.Kes.